makalah internasional Moneter Internasional dan Krisis Ekonomi Indonesia

Moneter Internasional dan Krisis Ekonomi Indonesia

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Seperti kita ketahui bahwa krisis yang menyerang negara-negara Asia khususnya Indonesia merupakan masalah terberat yang pernah dialami negara kita. Sebelumnya krisis itu tidak pernah terbayangkan akan menyerang negara kita. Karena apabila diamati indikator-indikator makroekonomi Indonesia, tidak menandakan akan terjadinya krisis dinegara kita ini. Contohnya yaitu : tingkat pertumbuhan ekonomi negara kita berkisar antar 6% per annum (p.a), tingkat inflasi juga berada dalam batas yang wajar yaitu sekitar 4% p.a, dan nilai tukar rupiah terhadap US dollar juga relatif stabil yaitu berkisar Rp.2500/US dollar. Dari BOP juga dapat dilihat bahwa Indonesia berada pada posisi yang man karena memiliki cadangan devisa yang cukup besar.
Tetapi kemudian secara tidak terduga pada tahun 1997, krisispun datang dan menyerang negara kita. Penyebabnya dapat dibagi menjadi 2 yaitu, penyebab internal dan penyebab eksternal. Penyebab internal disebabkan oleh bobroknya sektor perbankan Indonesia dan dari pihak eksternal lebih karena contagion effecs, yaitu setelah Thailand mengambangkan Bath-nya. Hal ini cukup mempengaruhi keadaan perekonomian Indonesia, sehingga terjadilah krisis yang sampai sekarang boleh dikatakan masih berlangsung.
Berbagai upaya kemudian dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi krisis ini. Salah satunya adalah dengan meminta bantuan dari Dana Moneter Internasional (IMF), yang dilakukan sampai 2 tahap. Tahap pertama ternyata gagal, karena pemerintah dalam hal ini Presiden Soeharto pada saat itu tidak menjalankan program-program yang dianjurkan oleh IMF dengan sepenuh hati. Hal ini dikarenakan bahwa program-program yang dianjurkan bertentangan dengan kepentingan Presiden dan keluarganya. Sehingga bantuan tahap I IMF tidak membawa perubahan bagi Indonesia. Hal yang sama terjadi juga pada saat IMF memberikan bantuan tahap II. Bantuan yang diberikan IMF tidak membantu mengobati Indonesia dari krisis yang terjadi. Sehingga dapat dikatakan bahwa IMF tidak membawa perubahan bagi keadaan Indonesia yang sedang dilanda krisis. Oleh karena itu dalam makalah ini saya akan menulis mengenai bagaimana krisis ekonomi bermula dinegara kita, dan hal-hal apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam upaya pemulihan krisis.

B. Perumusan Masalah
Seperti yang telah ditulis dalam latar belakang masalah, krisis yang menyerang Indonesia akibat pihak internal dan eksternal sangat mengganggu kegiatan ekonomi negara kita baik dalam sektor makro dan sektor mikro. Dan kemudian pemerintah meminta bantuan IMF untuk mengatasi masalah tersebut, sehingga dapat dirumuskan permasalahnnya adalah sebagai berikut:
1. Bantuan apa saja yang diberikan atau ditawarkan oleh Dana Moneter Internasional (IMF) ?
2. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam menerima dan melaksanakana program-program yang ditawarkan oleh IMF ?
3. Apakah bantuan tersebut berpengaruh dalam upaya perbaikan kondisi perekonomian Indonesia akibat krisis ?


BAB II
PEMBAHASAN

A. Awal Krisis
Rupiah mulai menjadi sasaran spekulan setelah Thailand mulai mengambangkan maata uangnya yaitu Bath Thailand, yitu tepatnya tanggal 2 Juli 1997. Sedangkan reaksi pemerintah Republik Indonesia (RI) pada waktu itu adalah :
1. Melonggarkan batas intervensi Bank Sentral (BI) dalam mengendalikan nilai tukar rupiah. (menambah jumlah dollar kepasar untuk menolong rupiah), ternyata hanya sedikit pengaruhnya, sehingga timbul algi spekulan baru.
2. Karena cara BI dengan menambah jumlah dollar kepasar tidak berhasil maka pemerintah memutuskan untuk mengambangkan nilai tukar rupaih agar cadangan devisa pemerintah tidak habis terkuras seperti yang dialami Thailand. Langkah ini ternyata menimbulkan depresiasi yang hebat sehingga timbullah kepanikan dalam perekonomian pada saat itu.
3. Panik melihat depresiasi pemerintah yang begitu cepat, pemerintah mengambil langkah lain yaitu memperketat likuidasi dengan menaikkan tingkat suku bunga guna menarik kemabli modal kedalam negeri. Cara ini hanya memperlambat jatuhnya rupiah tetapi tidak dapat mengembalikan nilai rupiah keposisi sebelumnya.
4. Pemerintah lalu memutuskan untuk mengencangkan lagi ikat pinggang yaitu dengan memotong pengeluaran pemerintah. Beberapa proyek infrastruktur ditunda dan ada pula yang ditinjau ulang. Pengetatan likuidasi dan pemotongan pengeluaran pemerintah serta penundaan pembangunan infrastruktur tersebut menyebabkan timbulnya pengangguran besar-besaran, khususnya disektor property dan konstruksi. Dipihak lain bank-bank tidak dapat diberi kredit baru karena politik uang ketat dan bunga yang tinggi. Keadaan makin tidak menentu dan implikasi-implikasi politik mulai terlihat.
5. karena merasa serba salah atas apa langkah-langkah yang telat ditempuhnya, maka pemerintah mengumumkan untuk meminta bantuan IMF. Pengumuman ini bertujuan untuk menggertak para spekulan seakan-akan pemerintah memiliki persediaan dalam US dollar yang cukup besar untuk mengamankan nilai rupiah. Keadaan mereda untuk sementara, tetapi awal desember 1997 kepanikan muncul lagi karena isu mundurnya kesehatan Presiden Soeharto pada saat itu. Ini akibat dibatalkannya 2 rencana kunjungan keluar negeri yang sudah direncanakan. Nilai rupiah yang tadinya sudah goyah maka turun lagii secara tajam menjadi Rp.6000/ US dollar.
B. Bantuan IMF Tahap I
Melihat keadaan yang serba tidak menentu, maka akhirnya Indonesia meminta bantuan IMF untuk mencoba mengatasinya. Nilai bantuan tahap I ini tidak pernah jelas jumlah nominalnya. Mulanya diperkirakan antara 18-41 milliar US dollar. IMF, World Bank (WB), dan Asian Development Bank (ADB) menjanjikan bantuan senilai US $ 18 milliar, ditambah bantuan secara bilateral dari beberapa Negara,sperti Singapura yang menyanggupi bantuan dana seniali US $ 10 milliar. Akhirnya terungkap bahwa paket bantuan tahap I sebesar US $ 23 milliar termasuk dana seniali US $ 5 milliar berasal dari pemerintah Indonesia sendiri. Sebagai imbalannya pemerintah berjanji akan merubah berbagai kebijakan mikro dan menjalankan kebijakan secara makro ekonomi yang menjamin surplus anggaran +/- 1 % dari GDP setiap tahun plus berbagai kebijakan moneter lainnya. Garis besarnya yaitu IMF menuntut reformasi besar-besaran dalam sector mikro ekonomi meliputi beberapa hal berikut :
- liberalisasi perdagangan
- penghapusan monopoli diberbagai bidang
- penyehatan system perbankan
- pengahpusan proyek-proyek ambisius yang dimotori oleh Menristek B.J Habibie pada saat itu.
C. Paket Bantuan Tahap II
Kegagalan program IMF menimbulkan ketegangan antara pemerintah dan IMF. Malahan pada akhirnya mereka saling menyalahkan.
IMF dan Bank Dunia mengumumkan bahwa kegagalan disebabkan pemerintah Indonesia tidak mematuhi program-program yang diberikan IMF, khususnya tidak mematuhi anjuran untuk menciptakan surplus anggaran 1% dari GDP. Pengumuman tersebut menyebabkan nilai tukar rupiah terjun bebas dari Rp.7000 menjadi Rp.10.000 per US $.
IMF dan Bank Dunia menekan pemerintah Indonesia untuk lebih gencar lagi dalam menjalankan dan mematuhi program liberalisasi perdagangan dan penanaman modal asing.
Kendati semua upaya tersebut sudah diumumkan, pasar tidak terpengaruh dan nilai tukar rupaih malah terus melemah menjadi Rp.13.000/ US $., karena :
1. Investor dan pemberi pinjaman luar negri ragu akan kemampuan Indonesia membayar pinjaman tepat pada waktunya dan program IMF pun tidak memberi jaminan tersebut.
2. Presiden sendiri memberi kesan tidak seluruhnya sepakat dengan program IMF. Malah menyatakan ingin agar B.J Habibie menjadi wakil presiden sedangkan program IMF justru hendak membatalkan semua proyek-proyek Menristek yang dianggap terlalu ambisius.
3. Penyataan Presiden yang menginginkan B.J Hbibie sebagai wakil presiden serta merta menyulut reaksi pasar secara negative. Nilai tukar rupiah dari Rp. 13.000 menjadi Rp. 16.500 per US $. Rupiah baru sedikit menguat setelah BI campur tangan dan pemerintah umumkan akan menjamin liabilities bank-bank swasta nasional. Saat bersamaa juga dicapai kesepakatan bahwa semua hutang luar negeri pihak swasta akan ditunda pembayarannya. Ini ikut untuk menunda pemburuan dollar sehingga rupiah jadi sedikit lebih stabil.

D. Kegagalan Program-program IMF
Paket-paket dan program-program IMF tahap I terbukti gagal juga dalam menstabilkan nilai tukar rupiah. Hal ini disebabkan oleh hal-hal berikut :
1. Bantuan dana yang dijanjikan IMF, WB dan ADB bukan dana segar yang diserahkan sekaligus tetapi komitmen yang pencairannya bertahap. Janji bantuan bilateral baru akan diberikan bila bantuan IMF, WB dan ADB sudah habis terpakai. Alhasil niat untuk menggertak spekulan dengan memakai jasa bantuan IMF gagal total
2. Pemerintah RI sendiri ragu dan setengan hati karena program-program IMF menerjang berbagai kepentingan bisnis keluarga presiden serta konglomerat-konglomerat yang sengaja dipelihara pemerintah selama itu
3. krisis yang tak kunjung teratasi sudah menimbulkan implikasi politik. Sudah timbul tuntutan-tuntutan perubahan reformasi total dari masyarakat yang jengkel akrena presiden dianggap lebih mengutamakan keluarga dan rekan-rekannya daripada kepentingan umum
4. Kepercayaan investor dan pemilik modal tak kunjung pulih karena situasi yang tidak menentu. Arus keluar modal (Capital Outflow) malah menjadi lebih besar. Konglomerat ramai-ramai memarkir uangnya diluar negeri.
5. Pemerintah makin terpojok mengahdapi kekuatan politik yang menuntut reformasi total dan juga konglomerat yang tidak lagi patuh. Pemerintah mulai terpancing untuk menggunakan kekerasan terhadap kekuatan yang menuntut perubahan dan menekan para konglomerat untuk mengembalikan dana-dana yang diparlir diluar negeri. Ini menambah ketegangan, ketakutan dan panic sehingga program-program pemuliahn tak dapat berjalan.
Bulan februari tahun 1998, empat bulan setelah IMF masuk dengan segala program-programnya keadaan tetap tidak berubah. Recovery tetap tidak terjadi malah jadi lebih tidak menentu. Krisis yang semula dianggap hanya krisis ekonomi ternyata telah menjadi krisis politik,terutama karena Maret 1998 ada SU-MPR yang memilih presiden dan walil presiden.
Walaupun presiden kelihatan tunduk pada program-program IMF namun keinginanannya agar menristek BJ Habibie jadi wakil presiden dalam SU-MPR 1998 menunjukkan presiden tidak begitu saja menyerah pada tekanan IMF dan kekuatan-kekuatan politik dalam negeri.
Sebagai upaya lain untuk keluar dari tekanan IMF, presiden lalu mempertimbangkan ”currency board system” dimana rupiah akan dikaitkan secara ketat pada fluktuasin nilai dollar dan pemerintah tidak berhak campur tangan sedikitpun untuk mengendalikan nilai rupiah. Gagasan ini ditolak keras oleh IMF dan juga beberapa menteri termasuk gubernur BI pada saat itu Bp. Sudradjat Djiwandono sehingga situasi kembali tidak menentu.









BAB III
KESIMPULAN

Ada anggapan bahwa masa pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Indonesia dan di Asia lainnya sudah berakhir dan tidak akan kembali lagi. Benarkah demikian?
Anggapan ini tidak seluruhnya benar. Yang terjadi sebenarnya adalah suatu proses hilangnya kepercayaan secara mendadak dan cepat terhadap mata uang rupiah yang dipicu oleh pengambangan nilai bath, lalu menyangkut prospek ekonomi Indonesia secara lebih luas, diperparah oleh beberapa kemalangan dan becana, kekeliruan kebijakan dan keprihatinan akan masa kini dan masa depan, seperti :
- Kegagalan panen
- Kebakaran hutan
- Tingginya tingkat korupsi, kolusi dan nepotisme
- Bobroknya sistem dan kepastian hukum
Tetapi semua itu tidak mempengaruhi posisi Indonesia dalam ekonomi global. Artinya posisi nilai rupiah pasti akan menguat kembali walupun terjadi pelarian modal yang tinggi, asalkan stabilitas politik dan sosial tetap terjaga.
Dengan begitu ekspor dapat ditingkatkan dan import dapat dikurangi dan akan ada surplus dalam neraca berjalan atau current account untuk mengurangi modal yang keluar.
Capital outflow itu sendiri diragukan akan terus berlangsung , hal ini disebabkan:
1. Pelarian modal disebabkan takut akan devaluasi, bila sudah terjadi maka ketakutan itu akan hilang.
2. Bunga jangka panjang diluar negeri tidak setinggi diluar negeri bila krisis berlalu.
3. Investor mungkin akan menanamkan modalnya diluar, tetapi keuntungannya tidak akan sebesar didalam negeri, karena investasi tersebut harus terus diawasi, dimonitor dan dikelola sendiri.
4. Untuk pengusaha skala kecil akan sulit membawa modalnya keluar karena itulah jaminan pekerjaannya sekeluarga. Kalau mereka bekerja diluar negeri bagaimana mereka akan bekerja?
5. Pengusaha asing dapat berinvesatasi dinegara lain, tetapi dinegara berkembang mana ada jaminan bahwa krisis seperti di Indonesia tidak akan terjadi?
6. Pengusaha keturunan Cina juga tidak akan ramai-ramai meninggalkan Indonesia. Selain pertimbangan ekonomi, mereka juga sudah turun temurun di Indonesia. Karena peranan mereka yang sangat menentukan dalam perekonomian Indonesia maka pemerintah Indonesia tidak akan membiarkan mereka meninggalkan Indonesia begitu saja.
Secara umum IMF dianggap gagal membantu Indonesia mengatasi krisisnya. Hal ini dikarenakan :
1. Program-program IMF tidak bertumpu pada upaya stabilisasi nilai rupiah tetapi lebih pada mengusahakan agar seluruh sumber kekuatan ekonomi didayagunakan.
2. IMF mendesak penutupan bank-bank swasta tanpa memperhitungkan dampak atau pengaruh dari tindakan tersebut pada bank-bank yang tersisa dan bagaimana dampaknya bagi masyarakat.
3. IMF mengutamakan perombakan-perombakan dalam bidang mikro padahal hampir tidak ada hubungan langsung dengan krisis yang timbul. Ketika paket I IMF gagal, IMF bukannya meninjau kembali programnya tetapi malah menuduh pemerintah tidak serius dan menuntut perombakan-perombakan jauh pada bidang mikro.
4. Paket kebijakan IMF secara kasat mata ditunjukkan untuk merombak kebijakan-kebijakan-kebijakan yang selam ini dianggap sesuai dengan kepentingan-kepentingan presiden dan rezimnya sendiri. Akibatnya presiden bersikap setengah hati menjalankan program-program tersebut dan ini makin menimbulkan ketidakpercayaan dan keengganan pasar untuk membantu proses pemulihan.
5. Sampai diputuskan kontrak dengan IMF, Indonesia belum juga pulih dan IMF dianggap telah gagal di Indonesia.