Islam dan Demokrasi

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Salah satu isu yang paling populer adalah isu demokratisasi. Diantara indikator paling jelas dari kepopuleran tersebut adalah terlipat gandanya jumlah negara yang menganut sistem pemerintahan demokratis. Namun demikian ditengah gemuruh proses demokratisasi dibelahan dunia, maka Samuel P. Hungtington meragukan ajaran Islam sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi (Bahtiar Effendi, kata pengantar, 2002).

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa bangsa Islam dikenal sebagai masyarakat agamis, dan agama Islam merupakan agama yang dianut oleh mayoritas bangsa Indonesia, karena itu Indonesia merupakan negara multi agama. Akan tetapi juga isu agama adalah salah satu isu yang mudah menciptakan konflik. Salah satu jalan untuk mengurangi resiko konflik antar agama perlunya diciptakan tradisi saling menghormati antara agama-agama yang ada (Franz Magnis Suseno, 1995).

Rumusan Masalah

1. Apa perbedaan antara Islam dan demokrasi?
2. Apa hubungannya antara Islam dan demokrasi?
3. Sebutkan beberapa alasan teoritis tentang lambatnya pertumbuhan dan perkembangan demokrasi di dunia Islam?

BAB II

PEMBAHASAN

Pengertian Demokrasi dan Islam

Demokrasi secara etimologis terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu ‘demos” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat “cratein” atau “cratus” yang berarti kekuasan dan kedudukan jadi secara istilah demokrasi adalah keadaan negara dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada ditangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat. Adapun beberapa pendapat tentang demokrasi yaitu sebagai berikut:

1)      Menurut Joseph A Schmeter menyatakan bahwa demokrasi adalah suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suatu rakyat.

2)      Henry B. Mayo menyatakan demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dalam diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.

Islam menurut bahasa adalah undang-undang atau adab dan sistem hidup (Q.S. 9 Ayat 33)

Artinya :    Dialah yang telah mengutus rasulnya dan membawa petunjuk (al-Qur’an) dan agama yang benar untuk dimenangkan atas segala agama, walaupun orang musyrik tidak menyukai.

Sedangkan menurut istilah Islam adalah peraturan bersumber dari Allah. Mentauhidkan diri kepada Allah karena dengan mengenal Islam kita akan lebih dekat kepada Allah.

Hubungan Islam dan Demokrasi

Perdebatan dan wacana tentang hubungan antara Islam dan demokrasi sebagaimana diakui oleh Muhrim A. Sirry memang masih menjadi tema perdebatan dan wacana yang menarik dan belum tuntas. Karena itu kesimpulan yang diberikan oleh para pakar ilmu yang mengatakan bahwa Islam tidak sesuai dengan demokrasi hanyalah bagian dari wacana yang berkembang dikalangan para pakar politik, Islam ketika mereka mengkaji hubungan Islam dan demokrasi. Berdasarkan pemetaan yang dikembangkan oleh John L. Esposito dan James P. Piscatory (Sukrav Kamil, 2002) secara umum dikelompokkan dalam 3 kelompok pemikiran (Mun’in A. Sirry, 2002).

1. Islam dan demokrasi adalah dua sistem politik yang berbeda. Islam tidak bisa disubordinirkan dengan demokrasi Islam merupakan sistem politik yang self-sufficient. Hubungan keduanya bersifat mutually exclusive. Islam dipandang sebagai sistem dan demokrasi adalah dua hal yang berbeda, karena itu demokrasi sebagai konsep barat tidak tepat untuk dijadikan sebagai acuan dalam hidup bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Sementara Islam sebagai agama yang khaffah (sempurna) yang tidak sesuai mengatur persoalan teoligi (akidah), dan ibadah, melainkan mengatur segala aspek kehidupan umat manusia (tokohnya yaitu; syeikh Fadhillah Nun, Sayyid Qutb).
2. Islam berbeda dengan demokrasi apabila demokrasi didefinisikan secara procedural seperti dipahami dan dipraktikkan di negara-negara maju (barat) sedangkan Islam merupakan sistem politik demokratis klo demokrasi didefinisikan secara subtantif yakni kedaulatan ditangan rakyat dan negara merupakan terjemahan dan kedaulatan rakyat ini. Dengan demikian dalam pandangan kelompok ini demokrasi adalah konsep yang sejalan dengan Islam setelah diadakan penyesuaian penafsiran terhadap konsep demokrasi itu sendiri (tokohnya yaitu al-maududi, di Indonesia diwakili oleh Moh. Natsir dan Jalaluddin Rahmat).
3. Islam adalah sistem nilai yang membenarkan dan mendukung sistem politik demokrasi seperti yang dipraktikkan negara-negara maju. Di Indonesia, pandangan yang ketiga tampaknya yang lebih dominan karena demokrasi sudah menjadi bagian integral sistem pemerintahan Indonesia dan negara-negara muslim lainnya (R. William Liddle dan Saiful Mujani, 2000) tokohnya yaitu Amien Rais, Munawie Syadzali

Perkembangan Demokrasi Di Dunia Islam

Ada beberapa alasan teoritis yang bisa menjelaskan tentang lambatnya pertumbuhan dan perkembangan demokrasi di dunia Islam.

3)      Pemahaman doctrinal menghambat praktek demokrasi, teori ini dikembangkan oleh Ellie Khudourie bahwa

“Gagasan demokrasi masih cukup asing dalam mind-set Islam”. Hal ini disebabkan oleh kebanyakan kaum muslim yang cenderung memahami demokrasi sebagai sesuatu yang bertentangan dengan Islam, untuk mengatasi hal ini perlu dikembangkan upaya liberalisasi pemahaman keagamaan dalam rangka mencari konsensus dan sistentis antara pemahaman doktrin Islam dengan teori-teori modern seperti demokrasi dan kebebasan.

4)      Persoalan kultur. Persoalan kultur politik ditenggarai yang paling bertanggung jawab kenapa sulit membangun demokrasi di negara-negara muslim, termasuk Indonesia. sebab, ditilik secara doctrinal, pada dasarnya hampir tidak dijumpai hambatan teologis dikalangan tokoh-tokoh partai, ormas ataupun gerakan Islam yang memperhadapkan demokrasi Vis a vis Islam, bahkan ada kecenderungan untuk menambah tugas (misi) baru yaitu merekonsiliasi perbedaan-perbedaan antara berbagai teori politik modern dengan doktrin Islam. Islam dan demokrasi seharusnya berpikir bagaimana keduanya saling memperkuat (mutually reinforeing)

5)      Lambatnya pertumbuhan demokrasi di dunia Islam tak ada hubungan dengan teologi maupun kultur, melainkan lebih terkait dengan sifat alamiah demokrasi itu sendiri. Untuk membangun demokrasi diperlukan kesungguhan, kesabaran dan diatas segalanya adalah waktu. Jhon Esposito dan O. Voll adalah tokoh yang tetap optimis terhadap masa depan demokrasi di dunia Islam. Terlepas dari itu semua, tak diragukan lagi, pengalaman empirik demokrasi dalam sejarah Islam memang sangat terbatas. Dengan menggunakan parameter yang sangat sederhana, pengalaman empirik demokrasi hanya bisa ditemukan selama pemerintahan Rasulullah sendiri dan masa para sahabatnya.

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

1)      Islam dan demokrasi adalah dua sistem politik yang berbeda

2)      Islam adalah sistem nilai yang membenarkan dan mendukung sistem politik demokrasi.

Saran

1)      Apabila terjadi kesalahan dalam pembuatan makalah ini diharapkan saran dan kritikan yang bisa membangun dalam pembuatan makalah selanjutnya

DAFTAR PUSTAKA

Azra Azyumardi, 2000. Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani, Jakarta: TIM ICCE UIN.

Mustari. 2008. Civics Education Pendidikan Kewarganegaraan. Makassar; UNM.